Dinamika politik menjelang kontestasi pemilihan pemimpin daerah kembali menghangat dengan munculnya isu mengenai kemungkinan Dedi Mulyadi untuk bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Langkah politik ini dinilai cukup berisiko, mengingat hubungan Dedi Mulyadi yang selama ini terjalin erat dengan partai besar seperti Gerindra dan Golkar.
Sejumlah pengamat politik memberikan peringatan keras kepada Dedi Mulyadi terkait potensi dampak negatif jika ia memutuskan untuk meninggalkan Gerindra. Menurut analisis tersebut, perpindahan partai bukan sekadar pergantian bendera politik, melainkan sebuah langkah strategis yang bisa memicu reaksi keras dari koalisi lama. Golkar dan Gerindra diyakini memiliki pengaruh besar yang dapat menentukan arah dukungan politik di wilayah tersebut.
Lebih lanjut, para analis menyebutkan bahwa kedua partai besar tersebut memegang 'kartu' atau instrumen politik yang bisa menjadi bumerang bagi Dedi Mulyadi. Jika ia berpindah ke PSI, ada kekhawatiran bahwa dukungan infrastruktur politik yang selama ini ia nikmati dari Gerindra dan Golkar akan hilang, bahkan bisa berubah menjadi resistensi politik yang menghambat langkahnya di masa depan.
Risiko ini dianggap cukup signifikan karena PSI, meskipun memiliki basis massa yang progresif, mungkin belum memiliki kekuatan mesin partai sebesar Gerindra dan Golkar dalam skala regional tertentu. Oleh karena itu, keputusan untuk berpindah partai memerlukan perhitungan yang sangat matang agar tidak menjadi langkah yang justru mengakhiri karier politiknya di puncak popularitas.
Dalam sistem politik Indonesia, perpindahan kader antarpartai merupakan hal yang lumrah terjadi, namun sering kali membawa konsekuensi berupa ketegangan hubungan dengan pimpinan partai lama. Loyalitas kader terhadap partai sering kali menjadi pertimbangan utama bagi para elit politik dalam menentukan dukungan strategis, terutama saat menghadapi pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah yang kompetitif.
