Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Bambang Purwanto, memberikan respons tegas terhadap pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto. Bantahan ini muncul setelah Kepala BNPB menyebutkan bahwa kondisi kehidupan masyarakat di wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat telah kembali normal pasca terjadinya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
Bambang menilai bahwa klaim mengenai normalisasi situasi di lapangan belum sepenuhnya akurat. Menurutnya, dampak dari kebakaran hutan dan lahan tidak bisa dilihat secara instan atau sekadar dari hilangnya api, melainkan harus meninjau aspek pemulihan lingkungan serta kesehatan masyarakat yang terdampak oleh kabut asap.
Perselisihan pandangan antara legislatif dan eksekutif ini menyoroti pentingnya validasi data yang akurat dalam melaporkan kondisi pascabencana. Bambang menekankan bahwa pengawasan ketat tetap diperlukan agar masyarakat di Kalimantan tidak kembali mengalami risiko serupa, mengingat wilayah tersebut merupakan zona rawan kebakaran hutan setiap tahunnya.
Kritik yang dilayangkan oleh Bambang Purwanto ini menjadi pengingat bagi pemerintah, khususnya BNPB, untuk lebih berhati-hati dalam memberikan pernyataan publik terkait status pemulihan wilayah bencana. Hal ini penting agar langkah-langkah mitigasi dan bantuan rehabilitasi bagi warga terdampak tetap berjalan maksimal dan tidak terhenti hanya karena anggapan bahwa situasi telah kembali normal.
