Ketua Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) di DPR Papua Tengah, Peter Worabay, melontarkan kritik tajam terkait proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) di wilayah Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Sorotan utama terletak pada bagaimana proses penertiban aktivitas pertambangan ilegal dijalankan di kawasan tersebut.
Peter Worabay menekankan pentingnya konsistensi dalam melakukan tindakan tegas terhadap aktivitas pertambangan yang melanggar aturan. Menurutnya, proses penertiban tidak boleh dilakukan secara tebang pilih, melainkan harus menyasar seluruh pelanggar tanpa pengecualian. Hal ini dinilai krusial agar penegakan hukum memiliki kredibilitas dan memberikan efek jera bagi pelaku perusakan kawasan hutan.
Lebih lanjut, legislator asal Papua Tengah ini mempertanyakan aspek transparansi dalam pelaksanaan tugas Satgas PKH. Ia berharap agar setiap langkah penindakan didasarkan pada standar operasional yang jelas dan terbuka, sehingga masyarakat dapat mengetahui sejauh mana upaya perlindungan kawasan hutan dilakukan di Kabupaten Nabire.
Kritik ini muncul di tengah kekhawatiran akan kerusakan ekosistem hutan yang masif akibat aktivitas pertambangan tanpa izin. Dengan adanya pengawasan ketat dari lembaga legislatif, diharapkan pemerintah daerah dan Satgas PKH dapat lebih serius dalam memitigasi kerusakan lingkungan di wilayah Papua Tengah melalui penegakan regulasi yang adil dan transparan.
Papua Tengah merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki kekayaan alam melimpah, terutama di sektor pertambangan dan kehutanan. Namun, tantangan besar yang sering dihadapi adalah maraknya aktivitas tambang ilegal yang mengancam kelestarian hutan tropis dan hak-hak masyarakat adat setempat. Oleh karena itu, koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan aparat penegak hukum menjadi kunci utama dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan hidup.
