Seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kampar, Riau, kini terjerat kasus hukum terkait dugaan perusakan hutan. Oknum legislator yang berinisial F tersebut secara resmi telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus deforestasi ilegal.
Berdasarkan hasil penyelidikan, F diduga kuat melakukan pengalihan fungsi lahan hutan secara tidak sah. Lahan seluas 60 hektare yang seharusnya menjadi kawasan hutan diduga telah diubah menjadi perkebunan kelapa sawit untuk kepentingan pribadi.
Tindakan pengalihan fungsi lahan tanpa izin ini dianggap melanggar peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan hutan dan lingkungan hidup. Penetapan tersangka ini menunjukkan komitmen aparat penegak hukum dalam mengusut tuntas praktik perusakan alam, meskipun melibatkan pejabat publik yang seharusnya menjadi pengawas regulasi di daerah.
Kasus ini kini tengah diproses lebih lanjut untuk mengungkap apakah terdapat keterlibatan pihak lain dalam aksi ilegal tersebut. Penegakan hukum yang tegas diharapkan dapat memberikan efek jera bagi siapa pun yang mencoba merusak ekosistem hutan demi keuntungan ekonomi jangka pendek.
Provinsi Riau secara historis merupakan wilayah yang sangat rentan terhadap isu deforestasi dan kebakaran hutan akibat ekspansi perkebunan kelapa sawit skala besar. Alih fungsi lahan hutan menjadi perkebunan monokultur sering kali memicu konflik agraria serta kerusakan biodiversitas yang berdampak pada peningkatan risiko bencana ekologis, seperti banjir dan kabut asap tahunan yang melanda wilayah Sumatera.
