Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memberikan catatan kritis terkait penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Ketenagakerjaan. Menurut Apindo, regulasi baru tersebut harus mampu menciptakan keseimbangan antara perlindungan hak pekerja dengan iklim investasi yang kondusif guna menjamin ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat.
Apindo menekankan bahwa aturan ketenagakerjaan yang terlalu kaku berisiko menghambat masuknya investasi, baik domestik maupun asing. Padahal, investasi merupakan motor utama dalam penciptaan lapangan kerja baru yang sangat dibutuhkan untuk menyerap angkatan kerja di Indonesia. Oleh karena itu, formulasi kebijakan dalam RUU ini diharapkan tidak hanya berfokus pada aspek perlindungan, tetapi juga mempertimbangkan keberlangsungan dunia usaha.
Lebih lanjut, pihak pengusaha menginginkan adanya kepastian hukum yang jelas dalam implementasi aturan ketenagakerjaan. Kepastian ini dinilai krusial agar para investor memiliki kepercayaan untuk menanamkan modal jangka panjang di Indonesia. Dengan adanya regulasi yang fleksibel namun tetap memberikan perlindungan yang adil, diharapkan tercipta hubungan industrial yang harmonis antara pemberi kerja dan karyawan.
Apindo berharap pemerintah dan DPR dapat melibatkan pelaku usaha secara aktif dalam proses pembahasan RUU ini. Hal ini bertujuan agar produk hukum yang dihasilkan nantinya bersifat aplikatif dan mampu menjawab tantangan ekonomi global yang semakin dinamis, sehingga pertumbuhan ekonomi nasional dapat berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan pekerja.
Ketenagakerjaan merupakan salah satu isu fundamental dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Sebagai negara dengan jumlah penduduk produktif yang besar, sinkronisasi antara regulasi perlindungan pekerja dan kemudahan berbisnis menjadi kunci untuk menekan angka pengangguran serta meningkatkan daya saing industri nasional di kancah internasional.
