Komisi II DPR RI dijadwalkan menggelar rapat kerja dengan mengundang pihak Ombudsman Republik Indonesia pada Selasa (29/9/2026) siang. Pertemuan ini bertujuan untuk melakukan evaluasi mendalam terkait berbagai isu krusial yang menjadi perhatian lembaga pengawas pelayanan publik tersebut.
Salah satu agenda utama dalam pertemuan ini adalah pembahasan mengenai tindak lanjut dari inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan oleh Ombudsman di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong beberapa waktu lalu. DPR ingin mengetahui lebih detail mengenai temuan-temuan di lapangan serta bagaimana langkah perbaikan yang akan diambil untuk memastikan hak-hak warga binaan terpenuhi sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku.
Selain membahas kasus spesifik di Lapas Cibinong, rapat kerja ini juga akan menyentuh aspek yang lebih luas, yakni mengenai evaluasi kinerja umum Ombudsman RI. Komisi II DPR RI berkomitmen untuk memastikan bahwa lembaga pengawas ini menjalankan fungsinya secara optimal dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik di seluruh Indonesia, guna meminimalisir terjadinya maladminstrasi di instansi pemerintah.
Melalui pemanggilan ini, diharapkan terdapat koordinasi yang lebih sinkron antara lembaga legislatif dan lembaga pengawas dalam mengawal transparansi serta akuntabilitas pelayanan publik, khususnya dalam sistem pemasyarakatan yang seringkali menjadi sorotan terkait isu kelebihan kapasitas dan kualitas pelayanan bagi tahanan.
