Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memberikan respons positif terhadap rencana kebijakan pemerintah pusat yang akan mengambil alih pembiayaan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mulai tahun 2027.
Gubernur Sulawesi Tengah, Andi Sudirman Sulaiman, menyatakan bahwa langkah strategis ini akan memberikan dampak signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Dengan dialihkannya beban gaji PPPK ke pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah diprediksi akan memiliki ruang fiskal yang lebih luas dan fleksibel.
Menurut Andi Sudirman, ketersediaan anggaran yang lebih lapang nantinya dapat dialokasikan untuk berbagai program prioritas pembangunan daerah. Hal ini menjadi peluang bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas layanan publik serta mempercepat pembangunan infrastruktur yang selama ini mungkin terkendala oleh besarnya alokasi belanja pegawai dalam struktur APBD.
Kebijakan ini dipandang sebagai solusi efektif dalam menyeimbangkan beban keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan dukungan pendanaan dari APBN, pemerintah daerah tidak lagi terbebani oleh biaya operasional pegawai kontrak pemerintah dalam skala besar, sehingga fokus pembangunan dapat lebih terarah pada pemberdayaan masyarakat dan peningkatan ekonomi lokal.
Pengalihan anggaran ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat bagi Sulawesi Tengah, tetapi juga bagi daerah lain di Indonesia yang menghadapi tantangan serupa dalam mengelola anggaran belanja pegawai. Efisiensi fiskal ini menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih produktif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di tingkat daerah.
