Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengambil langkah tegas dalam menekan angka pertambangan tanpa izin (PETI) di wilayahnya. Sebagai bentuk komitmen dalam pengawasan sumber daya alam, Dinas ESDM Riau secara resmi meluncurkan kanal pengaduan yang ditujukan bagi masyarakat umum.
Langkah ini diambil untuk memberikan ruang bagi warga yang menemukan atau mengetahui adanya aktivitas pertambangan yang diduga tidak memiliki izin resmi. Dengan adanya sistem pelaporan ini, pemerintah berharap masyarakat dapat berperan aktif sebagai mata dan telinga dalam mengawasi potensi kerusakan lingkungan serta kerugian negara yang ditimbulkan oleh praktik tambang ilegal.
Melalui kanal pengaduan tersebut, informasi yang masuk akan diverifikasi terlebih dahulu oleh tim teknis sebelum ditindaklanjuti. Koordinasi antarinstansi juga akan diperkuat guna memastikan setiap laporan yang masuk mendapatkan respons cepat dan penanganan yang tepat sesuai dengan regulasi yang berlaku. Hal ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku tambang tanpa izin di Provinsi Riau.
Pihak Dinas ESDM menegaskan bahwa pengawasan terhadap sektor pertambangan merupakan prioritas utama guna menjaga kelestarian ekosistem serta memastikan bahwa pengelolaan sumber daya mineral dilakukan sesuai dengan tata kelola yang benar dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat luas, bukan hanya bagi segelintir pihak yang tidak bertanggung jawab.
Provinsi Riau dikenal memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, mulai dari sektor perkebunan hingga pertambangan. Namun, tingginya potensi ekonomi ini sering kali diikuti dengan tantangan besar berupa aktivitas ilegal yang berdampak buruk pada lingkungan, seperti pencemaran sungai dan penggundulan hutan. Upaya pemberantasan tambang ilegal menjadi krusial karena berkaitan erat dengan upaya perlindungan lingkungan hidup dan penegakan hukum agraria di wilayah Sumatera.
