Berharap TKD Tak Dipangkas, Sekda Jateng: Pemkab/Pemkot Sudah Ngeluh Kapasitas Fiskal
Semarang, Jawa Tengah - Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Tengah, Sumarno, mengungkapkan keprihatinan terkait kemungkinan pemangkasan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) bagi pejabat publik di tingkat pemerintah kabupaten dan kota. Hal ini diungkapkan Sumarno dalam sebuah pernyataan di depan wartawan, di mana ia menyatakan bahwa pemerintah daerah (Pemda) sudah mengeluh mengenai kapasitas fiskal yang kian menurun.
Di tengah situasi perekonomian yang tidak stabil, Sumarno menegaskan bahwa pemangkasan TKD akan semakin memberatkan beban para pegawai negeri sipil (PNS) di daerah. "Kami berharap pemerintah pusat tidak melakukan pemangkasan TKD karena hal ini akan berimbas langsung pada motivasi kerja serta kesejahteraan pegawai di daerah," ujarnya.
Kapasitas Fiskal Yang Tertekan
Sumarno menyebutkan bahwa saat ini banyak Pemkab dan Pemkot di Jawa Tengah yang sudah mengeluhkan kondisi fiskal daerah yang semakin tertekan. Berbagai faktor turut berkontribusi pada penurunan kapasitas fiskal, seperti penurunan pendapatan asli daerah (PAD) yang tidak sesuai harapan serta meningkatnya belanja daerah untuk penanganan pandemi Covid-19 yang masih berdampak hingga sekarang.
- Penurunan pendapatan asli daerah (PAD)
- Belanja daerah untuk penanganan pandemi Covid-19
- Kenaikan biaya operasional pelayanan publik
Menurutnya, situasi ini memerlukan perhatian serius dari pemerintah pusat agar para pemimpin daerah dapat tetap menjalankan program-program pembangunan tanpa terkendala oleh masalah anggaran.
Pentingnya Dukungan Dari Pemerintah Pusat
Dalam kesempatan tersebut, Sumarno juga mengharapkan adanya dukungan lebih dari pemerintah pusat untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Dukungan ini sangat diperlukan agar semua daerah, terutama yang memiliki sumber daya terbatas, dapat tetap menjalankan pemerintahan dan memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.
"Kami berharap kebijakan keuangan daerah dapat bersinergi dengan kebijakan pusat, sehingga semua daerah bisa maju bersama. Jika TKD dipangkas, pastinya akan mempengaruhi kualitas layanan publik," paparnya.
Sekda Jateng pun mengajak semua pihak untuk bersama-sama mencari solusi yang tepat agar kondisi fiskal daerah tidak semakin memburuk, dan pengembangan daerah tetap bisa berjalan sesuai harapan.
