Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Thungari, memberikan instruksi tegas kepada Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) agar program inklusi keuangan yang dijalankan tidak sekadar menjadi formalitas administratif. Ia menekankan pentingnya memastikan bahwa setiap inisiatif keuangan yang diluncurkan dapat memberikan manfaat konkret dan dampak nyata bagi masyarakat, terutama mereka yang berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Menurut Michael, akses terhadap layanan keuangan merupakan salah satu kunci utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Oleh karena itu, TPAKD diminta untuk lebih proaktif dalam mengidentifikasi hambatan yang dihadapi warga dalam mengakses produk perbankan maupun lembaga keuangan lainnya. Tujuannya adalah agar masyarakat kelas bawah dan pelaku usaha mikro di Kepulauan Sangihe dapat lebih mudah mendapatkan modal usaha serta layanan keuangan yang terjangkau.
Lebih lanjut, Bupati berharap adanya sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan pemangku kepentingan terkait. Kolaborasi ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem keuangan yang inklusif, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang merasa terpinggirkan dari akses finansial. Dengan meningkatnya inklusi keuangan, diharapkan daya beli masyarakat akan meningkat dan angka kemiskinan di wilayah tersebut dapat ditekan secara bertahap.
Implementasi program inklusi keuangan ini diharapkan tidak hanya terfokus pada penyediaan akses, tetapi juga pada edukasi literasi keuangan. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai pengelolaan keuangan, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan layanan finansial secara bijak dan produktif untuk meningkatkan taraf hidup mereka melalui berbagai peluang usaha kreatif di daerah.
