Peneliti dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, memberikan catatan kritis terkait rencana pemerintah dalam melakukan pengurangan kuota gas LPG tabung 3 kg. Menurutnya, kebijakan pengurangan kuota tersebut tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus dibarengi dengan perbaikan sistem distribusi yang menyeluruh.
Yusuf menekankan bahwa permasalahan utama dalam penyaluran LPG subsidi bukan hanya terletak pada jumlah kuota yang tersedia, tetapi pada ketidaktepatan sasaran distribusi. Saat ini, masih banyak ditemukan kasus di mana masyarakat kelas menengah ke atas bahkan sektor industri kecil masih mengonsumsi LPG 3 kg, yang seharusnya diperuntukkan bagi rumah tangga miskin dan usaha mikro.
Oleh karena itu, pembenahan mekanisme distribusi menjadi syarat mutlak agar pengurangan kuota tidak justru membebani masyarakat ekonomi rendah. Jika sistem pengawasan dan penyaluran tidak diperbaiki terlebih dahulu, dikhawatirkan akan terjadi kelangkaan barang di pasar yang memicu kenaikan harga secara tidak wajar di tingkat pengecer.
Lebih lanjut, CORE Indonesia menyarankan agar pemerintah memperkuat basis data penerima subsidi agar lebih akurat dan terintegrasi. Dengan distribusi yang tepat sasaran, pemerintah dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran subsidi energi tanpa harus mengorbankan akses masyarakat rentan terhadap kebutuhan pokok energi untuk memasak.
LPG 3 kg merupakan salah satu komoditas energi subsidi yang paling krusial bagi masyarakat Indonesia. Sebagai bahan bakar utama untuk keperluan rumah tangga dan usaha kecil, ketersediaan dan stabilitas harga gas subsidi menjadi indikator penting dalam menjaga daya beli masyarakat serta mengendalikan inflasi pangan di tingkat lokal.
