Kualitas dan keabsahan dokumen pendidikan Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan publik. Denny Indrayana secara terbuka mempertanyakan validitas dokumen pendidikan yang digunakan oleh Gibran, terutama terkait dasar penerbitan surat penyetaraan ijazahnya.
Fokus utama dari kritik Denny Indrayana terletak pada surat penyetaraan yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan Gibran setara dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) kelas 12. Menurut Denny, terdapat ketidakjelasan mengenai landasan hukum atau prosedur administrasi yang digunakan sehingga surat penyetaraan tersebut dapat terbit.
Persoalan ini menjadi krusial karena menyangkut persyaratan administratif dalam pencalonan jabatan publik. Denny menilai perlu adanya transparansi dan penjelasan lebih lanjut mengenai bagaimana proses verifikasi dokumen pendidikan tersebut dilakukan, mengingat dokumen tersebut menjadi dasar legalitas pencalonan Gibran.
Kritik ini muncul di tengah pengawasan ketat masyarakat terhadap rekam jejak dan kualifikasi para tokoh politik yang menduduki jabatan strategis di pemerintahan. Kejelasan mengenai latar belakang pendidikan dianggap penting untuk memastikan bahwa setiap pejabat publik memenuhi standar kompetensi dan syarat administratif yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Dalam sistem pendidikan di Indonesia, penyetaraan ijazah luar negeri merupakan proses administratif yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa kualifikasi pendidikan yang diperoleh seseorang di luar negeri memiliki nilai yang setara dengan jenjang pendidikan nasional, sehingga dapat digunakan untuk keperluan melamar pekerjaan, melanjutkan studi, maupun memenuhi syarat pencalonan jabatan publik.
