Denny Indrayana mengungkapkan kekhawatirannya terkait adanya indikasi kriminalisasi yang menyasar dirinya. Hal ini terjadi setelah ia melayangkan gugatan diskualifikasi terhadap Gibran Rakabuming Raka melalui Mahkamah Konstitusi (MK).
Menurut Denny, muncul sejumlah tanda yang mengarah pada upaya kriminalisasi terhadap dirinya sebagai konsekuensi dari langkah hukum yang ia tempuh. Ia menilai situasi saat ini mulai menunjukkan pola yang mengkhawatirkan, di mana hak konstitusional untuk menggugat justru berpotensi berbalik menjadi tekanan hukum bagi pemohon.
Lebih lanjut, Denny Indrayana tidak hanya menyoroti risiko hukum yang bersifat administratif atau prosedural, tetapi juga mengisyaratkan adanya ancaman yang lebih besar. Ia menekankan bahwa tindakan hukum yang diambilnya adalah bagian dari proses demokrasi dan pengawasan terhadap integritas kepemimpinan nasional.
Kekhawatiran ini muncul di tengah dinamika politik yang memanas, terutama terkait legitimasi pencalonan Gibran dalam pemilihan umum. Denny berpendapat bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mempertanyakan keabsahan proses hukum di tingkat konstitusi tanpa harus merasa terancam oleh tindakan represif.
Kasus ini menjadi sorotan publik karena menyangkut isu etika politik dan penegakan hukum di Indonesia. Hingga saat ini, Denny terus memantau perkembangan gugatannya di MK sembari tetap menyuarakan pentingnya perlindungan terhadap kebebasan berpendapat dan hak mencari keadilan di mata hukum.
