Rencana Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk menggratiskan biaya pendidikan mendapat perhatian serius dari berbagai pihak. Salah satunya adalah HNW, yang mendorong agar kebijakan strategis tersebut tidak hanya menyasar sekolah umum, tetapi juga mencakup institusi pendidikan berbasis agama seperti madrasah dan pesantren.
Menurut HNW, integrasi madrasah dan pesantren ke dalam skema pendidikan gratis sangat krusial untuk memastikan pemerataan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia. Hal ini didasari oleh peran besar pesantren dalam mencetak sumber daya manusia yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga memiliki pondasi moral dan spiritual yang kuat.
Selain masalah aksesibilitas biaya, HNW juga memberikan sorotan tajam terhadap disparitas anggaran yang selama ini terjadi. Ia mengungkapkan bahwa terdapat kebutuhan mendesak berupa tambahan anggaran bagi pesantren yang mencapai angka Rp4,5 triliun. Dana tersebut dinilai penting untuk meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan, serta mendukung kesejahteraan tenaga pengajar di lingkungan pesantren.
Dengan adanya dukungan anggaran yang adil dan tepat sasaran, diharapkan lembaga pendidikan Islam tradisional ini dapat bertransformasi menjadi pusat keunggulan yang mampu bersaing di era modern tanpa kehilangan jati diri religiusnya. Langkah ini dipandang sebagai bentuk konkret dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan keadilan sosial di sektor pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Sebagai informasi, pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia yang memiliki sistem asrama dan kurikulum berbasis kitab kuning. Seiring berjalannya waktu, banyak pesantren yang kini mengintegrasikan kurikulum nasional ke dalam sistem pengajarannya, sehingga peran mereka menjadi sangat strategis dalam upaya pemerintah meningkatkan angka partisipasi sekolah dan kualitas literasi nasional.
