Wacana mengenai penyediaan pendidikan tinggi gratis yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto mendapat sorotan dari kalangan akademisi. Guru Besar Hukum Tata Negara (HTN) Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof Herlambang, menekankan pentingnya langkah nyata agar rencana tersebut tidak sekadar menjadi janji politik atau retorika belaka.
Menurut Prof Herlambang, kunci utama dalam mewujudkan kuliah gratis adalah dengan menerbitkan dasar hukum yang kuat dan mengikat. Tanpa adanya payung hukum yang jelas, kebijakan tersebut dikhawatirkan akan sulit diimplementasikan secara konsisten dan berkelanjutan dalam sistem pemerintahan.
Selain aspek regulasi, Prof Herlambang juga menyoroti pentingnya dukungan anggaran yang progresif. Ia menegaskan bahwa alokasi dana untuk pendidikan tinggi harus direncanakan dengan matang dan dipastikan tidak mengalami pemangkasan dalam proses penganggaran. Hal ini krusial agar kualitas pendidikan tetap terjaga meskipun biaya kuliah tidak lagi dibebankan kepada mahasiswa.
Implementasi pendidikan tinggi gratis dinilai sebagai langkah strategis untuk meningkatkan aksesibilitas pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi namun memiliki potensi akademik yang tinggi. Dengan adanya kepastian hukum dan dukungan finansial yang stabil, visi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan tinggi diharapkan dapat tercapai secara maksimal.
Kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan nasional Indonesia. Saat ini, akses terhadap pendidikan tinggi masih menjadi tantangan bagi banyak masyarakat akibat tingginya biaya kuliah di berbagai perguruan tinggi, sehingga berbagai skema beasiswa dan subsidi pendidikan terus diupayakan oleh pemerintah untuk mengurangi kesenjangan akses pendidikan.
