Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Sulawesi Selatan melontarkan kritik keras terkait penyelenggaraan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) yang digelar oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) AMPI. Kegiatan yang berlangsung di Grand Puri Ballroom, Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta tersebut secara resmi telah berakhir pada Senin (28/9).
Namun, penutupan acara tersebut menyisakan polemik. Pihak DPD I AMPI Sulsel menilai bahwa jalannya Rapimnas diwarnai dengan kericuhan. Menurut mereka, situasi yang tidak kondusif selama acara berlangsung menjadi indikasi adanya ketegangan internal yang cukup serius di tubuh organisasi pemuda tersebut.
Lebih jauh lagi, DPD I AMPI Sulsel menyoroti rencana penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas). Mereka menilai bahwa agenda Munas terkesan dipaksakan untuk segera dilaksanakan tanpa mempertimbangkan kondisi objektif organisasi saat ini. Ketidaksiapan dan pemaksaan agenda ini dikhawatirkan akan membawa dampak buruk terhadap legitimasi hasil keputusan nantinya.
Kekhawatiran utama yang disampaikan adalah potensi terjadinya cacat hukum dalam proses pengambilan keputusan di Munas. Jika prosedur pelaksanaan tidak dijalankan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi akibat situasi yang terburu-buru, maka seluruh produk hukum yang dihasilkan dari pertemuan tersebut rentan untuk digugat atau dianggap tidak sah secara organisatoris.
Kritik ini muncul sebagai bentuk peringatan agar DPP AMPI lebih mengedepankan musyawarah yang sehat dan tertib demi menjaga marwah organisasi. Diharapkan adanya evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme koordinasi antara pengurus pusat dan daerah agar konflik internal tidak berkepanjangan dan dapat diselesaikan melalui jalur konstitusi organisasi yang benar.
