Komisi XIII DPR RI secara resmi meminta Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) untuk melakukan penyelidikan mendalam terkait adanya dugaan fasilitas mewah di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cibinong. Fasilitas tersebut disebut-sebut menyerupai apartemen, yang seharusnya tidak tersedia di dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan.
Salah satu langkah konkret yang didorong oleh DPR adalah pemeriksaan menyeluruh terhadap rekaman CCTV di area fasilitas yang dipermasalahkan. Hal ini dipandang perlu untuk membuktikan kebenaran informasi mengenai adanya perlakuan khusus atau fasilitas eksklusif yang dinikmati oleh narapidana tertentu di Lapas tersebut.
Anggota Komisi XIII menekankan bahwa setiap narapidana harus diperlakukan secara adil dan sesuai dengan regulasi yang berlaku tanpa adanya diskriminasi. Keberadaan fasilitas yang menyerupai apartemen di dalam lapas dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip keadilan dan standar operasional prosedur pemasyarakatan.
Selain pemeriksaan CCTV, DPR juga meminta Kemenimipas untuk mengaudit internal terhadap petugas lapas yang bertanggung jawab atas pengawasan area tersebut. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi apakah ada unsur kelalaian atau kesengajaan dalam pemberian fasilitas mewah tersebut, serta memastikan tidak ada praktik pungutan liar atau gratifikasi yang menjadi dasar pemberian kemudahan fasilitas.
Kemenimipas diharapkan dapat memberikan transparansi penuh atas hasil pemeriksaan ini kepada publik dan DPR guna mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemasyarakatan di Indonesia. Penegakan disiplin di lingkungan lapas menjadi prioritas agar fungsi pembinaan narapidana dapat berjalan efektif tanpa adanya intervensi kekuasaan atau materi.
