Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memberikan arahan strategis kepada Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) terkait stabilitas nilai tukar mata uang nasional. Dalam koordinasi terbarunya, Banggar DPR menekankan pentingnya menjaga nilai tukar rupiah agar tetap berada pada kisaran Rp17.500 per dolar Amerika Serikat (AS) saat memasuki tahun 2027.
Permintaan ini muncul sebagai bagian dari upaya mitigasi risiko ekonomi makro guna memastikan stabilitas harga barang dan jasa di dalam negeri. Fluktuasi nilai tukar yang terlalu tajam dikhawatirkan dapat memberikan tekanan pada biaya impor bahan baku industri serta memicu kenaikan inflasi yang dapat membebani daya beli masyarakat.
Dengan menetapkan target kisaran tersebut, DPR berharap pemerintah melalui kebijakan fiskal dan Bank Indonesia melalui kebijakan moneter dapat bersinergi secara harmonis. Langkah koordinasi ini dianggap krusial mengingat kondisi ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian, terutama terkait kebijakan suku bunga global yang kerap memengaruhi pergerakan mata uang di negara-negara berkembang.
Stabilitas nilai tukar rupiah dipandang sebagai salah satu pilar utama dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, pengawasan ketat terhadap cadangan devisa serta optimalisasi penggunaan produk dalam negeri diharapkan menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan terhadap mata uang asing.
Sebagai informasi, Bank Indonesia memiliki mandat utama untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Stabilitas ini mencakup dua dimensi, yakni kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang asing (kurs) dan kestabilan harga barang dan jasa (inflasi). Pergerakan nilai tukar rupiah sangat dipengaruhi oleh faktor internal seperti neraca perdagangan, serta faktor eksternal seperti kebijakan moneter bank sentral Amerika Serikat (The Fed).
