Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memberikan kritik keras terkait ketiadaan fasilitas kamera pengawas atau CCTV di rumah dinas Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cibinong. Kondisi ini dinilai tidak wajar dan sangat tidak lazim bagi sebuah fasilitas yang seharusnya memiliki standar keamanan tinggi.
Anggota DPR, Yanuar, secara terbuka mengungkapkan keheranannya terhadap situasi tersebut. Menurutnya, ketiadaan sistem pengawasan elektronik di area rumah dinas tersebut merupakan hal yang aneh dan konyol, mengingat peran strategis dari pejabat yang menghuni rumah tersebut.
Lebih lanjut, Yanuar menyoroti masa jabatan Wisnu yang telah berlangsung selama tiga tahun. Ia menyayangkan fakta bahwa selama periode kepemimpinan tersebut, tidak ada upaya atau pengajuan pengadaan fasilitas CCTV yang seharusnya menjadi prioritas untuk menjamin keamanan dan pengawasan di lingkungan rumah dinas.
Kritik ini muncul sebagai bentuk pengawasan legislatif terhadap pengelolaan fasilitas negara. Ketiadaan infrastruktur keamanan dasar dianggap sebagai kelalaian dalam manajemen aset dan risiko, terutama bagi institusi yang berkaitan erat dengan sistem pemasyarakatan yang memiliki risiko keamanan tinggi.
Lapas merupakan institusi negara yang bertanggung jawab atas pembinaan narapidana dan penegakan hukum di dalam lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu, standar keamanan di lingkungan kerja maupun rumah dinas pejabatnya menjadi sangat krusial guna mencegah potensi gangguan keamanan serta memastikan transparansi dalam pengawasan operasional harian.
