Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Maruli Siahaan, memberikan perhatian serius terhadap mekanisme pengawasan dan implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) di lembaga pemasyarakatan. Hal ini disampaikan menyusul munculnya sejumlah persoalan yang terjadi di Lapas Kelas IIA Cibinong.
Menurut Maruli, sistem pengawasan di dalam lapas tidak boleh hanya bersifat formalitas atau sekadar laporan di atas kertas. Ia menekankan pentingnya pengawasan yang ketat dan menyentuh hingga ke tingkat paling bawah guna memastikan seluruh regulasi dijalankan dengan konsisten. Lemahnya pengawasan di level operasional dinilai menjadi celah terjadinya berbagai penyimpangan di dalam lembaga pemasyarakatan.
Lebih lanjut, Maruli mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap penerapan SOP yang ada saat ini. Ia menilai bahwa aturan yang tertulis harus benar-benar terimplementasi dalam praktik harian petugas lapas. Dengan pengawasan yang lebih ketat, diharapkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan lapas dapat meningkat, sehingga permasalahan serupa tidak terulang kembali di masa mendatang.
Langkah pengawasan ini dianggap krusial mengingat lapas merupakan institusi yang memiliki risiko tinggi terhadap pelanggaran hak asasi manusia maupun praktik ilegal di dalamnya. Oleh karena itu, keterlibatan aktif dari pengawas internal maupun eksternal menjadi kunci utama dalam memperbaiki kualitas pelayanan dan keamanan di lembaga pemasyarakatan.
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia secara umum berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Isu mengenai kelebihan kapasitas (overcapacity) dan kurangnya jumlah petugas pengawas seringkali menjadi tantangan klasik dalam pengelolaan lapas di berbagai wilayah Indonesia, yang kerap memicu munculnya berbagai permasalahan keamanan dan ketertiban di dalam lingkungan penjara.
