Anggota Komisi I DPR RI, Abraham Sridjaja, memberikan reaksi keras terhadap pidato yang disampaikan oleh Perdana Menteri Kepulauan Solomon dalam forum Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kekecewaan tersebut muncul lantaran PM Kepulauan Solomon dinilai mengabaikan fakta mengenai aksi kekerasan yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Menurut Abraham, pidato tersebut cenderung memberikan gambaran yang tidak utuh mengenai situasi keamanan di Papua. Ia menyayangkan sikap pemimpin Kepulauan Solomon yang tidak menyinggung dampak destruktif dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok separatis OPM terhadap warga sipil maupun aparat keamanan di wilayah tersebut.
Lebih lanjut, Abraham menegaskan bahwa pengabaian terhadap aksi kekerasan OPM dalam forum internasional seperti PBB dapat memberikan persepsi yang keliru bagi dunia luar. Hal ini dianggap dapat memperburuk situasi politik dan keamanan, serta memberikan ruang bagi narasi yang tidak akurat mengenai kondisi aktual di Papua.
DPR RI mendesak agar setiap pernyataan yang disampaikan di level internasional didasarkan pada fakta lapangan yang objektif. Pihak legislatif menekankan pentingnya pengakuan terhadap tindakan kriminal dan teror yang dilakukan oleh kelompok separatis, agar solusi perdamaian dan pembangunan di Papua dapat berjalan tanpa gangguan keamanan yang mengancam nyawa manusia.
Kecaman ini merupakan bentuk respons tegas pemerintah Indonesia melalui lembaga legislatif dalam menjaga kedaulatan negara serta memastikan bahwa isu hak asasi manusia dilihat secara menyeluruh, termasuk perlindungan terhadap warga sipil dari ancaman kelompok bersenjata.
