Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, August Hamonangan, mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan akses seluas-luasnya bagi masyarakat dalam mengajukan sanggahan terkait data desil. Langkah ini dinilai penting guna memastikan ketepatan sasaran dalam penyaluran berbagai program bantuan sosial maupun subsidi pemerintah.
Menurut August, transparansi dan keterbukaan dalam proses verifikasi data sangat diperlukan agar tidak ada warga yang berhak namun justru terlewatkan dari daftar penerima manfaat. Ia menekankan bahwa data desil, yang digunakan untuk mengklasifikasikan tingkat kesejahteraan rumah tangga, seringkali mengalami ketidaksinkronan dengan kondisi riil di lapangan.
Oleh karena itu, mekanisme sanggah harus dipermudah dan dibuka secara transparan. Dengan adanya ruang sanggah yang aksesibel, masyarakat yang merasa datanya tidak akurat dapat memberikan bukti pendukung untuk mengoreksi status ekonomi mereka. Hal ini diharapkan dapat meminimalisir terjadinya kesalahan administratif yang berdampak pada terhambatnya hak warga kurang mampu.
Legislator tersebut menegaskan bahwa validitas data adalah kunci utama efektivitas program pemerintah. Tanpa adanya proses pemutakhiran data yang melibatkan partisipasi aktif warga melalui mekanisme sanggah, risiko terjadinya salah sasaran dalam distribusi bantuan akan tetap tinggi, yang pada akhirnya dapat memicu keluhan masyarakat di berbagai wilayah Jakarta.
Data desil merupakan instrumen pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat yang biasanya digunakan oleh pemerintah untuk menentukan target penerima bantuan sosial. Penggunaan data yang akurat menjadi tantangan besar di kota metropolitan seperti Jakarta karena tingginya mobilitas penduduk dan perubahan status ekonomi warga yang terjadi secara dinamis.
