Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, M Taufik Zoelkifli, mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap penerapan kebijakan ganjil genap di ibu kota. Langkah ini dinilai perlu untuk meninjau kembali efektivitas sistem pembatasan kendaraan tersebut dalam mengatasi permasalahan transportasi di Jakarta.
Taufik menekankan bahwa evaluasi ini sangat penting agar kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran dan mampu memberikan solusi nyata bagi kemacetan yang masih terjadi. Menurutnya, peninjauan ulang tidak hanya sekadar melihat data statistik, tetapi juga mempertimbangkan dinamika mobilitas masyarakat yang terus berubah serta dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan dari penerapan aturan tersebut.
Legislator tersebut berharap Pemprov DKI Jakarta dapat mengkaji kembali titik-titik penerapan ganjil genap serta waktu operasionalnya. Dengan adanya evaluasi yang komprehensif, diharapkan muncul inovasi atau penyesuaian strategi manajemen lalu lintas yang lebih efektif, sehingga beban kemacetan di jalan-jalan protokol dapat berkurang tanpa memberatkan pengguna jalan secara berlebihan.
Selain itu, evaluasi ini diharapkan dapat mengintegrasikan sinkronisasi antara pembatasan kendaraan pribadi dengan peningkatan kualitas dan jangkauan transportasi umum. Taufik menilai bahwa keberhasilan pengendalian lalu lintas tidak bisa hanya mengandalkan pembatasan, tetapi harus dibarengi dengan ketersediaan moda transportasi massal yang nyaman dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.
Kebijakan ganjil genap telah lama diterapkan di Jakarta sebagai salah satu instrumen untuk menekan volume kendaraan di ruas jalan tertentu pada jam sibuk. Meskipun bertujuan mengurangi polusi udara dan kemacetan, kebijakan ini kerap menuai beragam reaksi dari masyarakat, terutama terkait efektivitasnya dalam mengurai kepadatan lalu lintas di titik-titik krusial ibu kota.
