Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Neneng Hasanah, menyampaikan aspirasinya agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan perhatian lebih terhadap kondisi para pemilik dan operator kapal tradisional di wilayah Kepulauan Seribu. Menurutnya, sektor transportasi laut tradisional memiliki peran krusial namun seringkali terabaikan dalam skema pembangunan daerah.
Neneng menekankan bahwa kapal-kapal tradisional bukan sekadar alat transportasi, melainkan urat nadi ekonomi bagi masyarakat lokal di kepulauan tersebut. Ketergantungan yang tinggi terhadap moda transportasi ini menjadikan keberlangsungan operasional kapal tradisional sangat berdampak pada stabilitas ekonomi warga, terutama dalam hal distribusi logistik dan mobilitas penduduk.
Lebih lanjut, legislator tersebut mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk memberikan dukungan nyata, baik dalam bentuk bantuan perbaikan sarana prasarana maupun kebijakan yang memudahkan operasional kapal tradisional. Hal ini dinilai penting untuk memastikan bahwa masyarakat lokal tetap mampu bersaing dan tidak terpinggirkan oleh perkembangan industri transportasi modern yang semakin masif.
Kebutuhan akan perhatian pemerintah ini muncul menyusul berbagai kendala yang dihadapi para pelaku usaha kapal tradisional, mulai dari biaya perawatan yang tinggi hingga tantangan regulasi. Dengan adanya intervensi dari pemerintah daerah, diharapkan efisiensi transportasi laut di Kepulauan Seribu dapat meningkat, yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan perdagangan antar-pulau.
Sebagai informasi, Kepulauan Seribu merupakan kawasan strategis yang mengandalkan sektor kelautan dan pariwisata sebagai penggerak ekonomi utama. Keberadaan transportasi laut yang memadai menjadi kunci utama aksesibilitas bagi wisatawan maupun distribusi kebutuhan pokok warga, mengingat letak geografisnya yang terdiri dari gugusan pulau-pulau kecil yang hanya bisa diakses melalui jalur air.
