Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku memberikan catatan kritis terkait rencana penyaluran pinjaman daerah yang dialokasikan untuk program pembangunan. Pihak legislatif menekankan pentingnya prinsip keadilan dan pemerataan dalam pendistribusian dana yang mencapai Rp269 miliar tersebut agar tidak hanya terpusat pada wilayah tertentu saja.
DPRD meminta agar seluruh daerah tingkat dua, yang mencakup 11 kabupaten dan kota di wilayah Maluku, mendapatkan porsi pembiayaan yang proporsional. Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan bahwa akselerasi pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan publik dapat dirasakan secara serentak oleh seluruh masyarakat di berbagai pelosok daerah.
Menurut pihak DPRD, distribusi yang merata akan mencegah terjadinya ketimpangan pembangunan antarwilayah. Mereka berharap pemerintah provinsi dapat menyusun mekanisme penyaluran yang transparan dan akuntabel, sehingga pemanfaatan dana pinjaman tersebut benar-benar berdampak pada pertumbuhan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat di tiap kabupaten/kota.
Selain aspek pemerataan, DPRD juga mengingatkan agar penggunaan dana pinjaman ini dikelola dengan prinsip kehati-hatian. Hal ini bertujuan agar beban utang daerah di masa depan tidak menjadi kendala bagi stabilitas fiskal pemerintah daerah, namun tetap mampu memberikan stimulus positif bagi pembangunan fisik maupun non-fisik yang mendesak.
Provinsi Maluku sendiri merupakan wilayah kepulauan dengan karakteristik geografis yang menantang. Kondisi ini membuat biaya logistik dan pembangunan infrastruktur menjadi lebih tinggi dibandingkan wilayah daratan. Oleh karena itu, pemerataan anggaran pembangunan menjadi kunci utama dalam mengurangi disparitas ekonomi dan sosial antarwilayah di Maluku.
