Menteri Hukum Supratman telah melaporkan capaian kinerja Pos Bantuan Hukum (Posbankum) kepada Presiden Prabowo Subianto. Dalam laporannya, terungkap bahwa keberadaan Posbankum memberikan dampak positif yang signifikan terhadap efisiensi anggaran negara, dengan total penghematan mencapai Rp1,2 triliun.
Berdasarkan data yang disampaikan, terdapat sekitar 83.960 Posbankum yang telah beroperasi dan memberikan layanan hukum kepada masyarakat. Kehadiran lembaga ini menjadi garda terdepan dalam memberikan akses keadilan bagi warga negara, terutama mereka yang kurang mampu secara ekonomi namun terjerat permasalahan hukum.
Efektivitas program ini terlihat dari keberhasilan Posbankum dalam membantu penyelesaian sekitar 14.000 kasus hukum. Dengan penyelesaian kasus yang dilakukan melalui mekanisme bantuan hukum yang terstruktur, beban finansial negara dalam menangani perkara-perkara tersebut dapat dikurangi secara drastis, sehingga menciptakan efisiensi anggaran yang sangat besar.
Langkah ini dipandang sebagai keberhasilan dalam mengoptimalkan layanan publik di sektor hukum. Dengan adanya koordinasi yang baik antara kementerian terkait dan penyedia bantuan hukum, masyarakat kini mendapatkan kemudahan dalam memperoleh pendampingan hukum yang layak tanpa harus membebani kas negara secara berlebihan.
Pos Bantuan Hukum sendiri merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjamin hak konstitusional setiap warga negara dalam mendapatkan akses terhadap keadilan (access to justice). Program ini umumnya menyasar masyarakat miskin atau marginal agar mereka tidak merasa terintimidasi oleh proses hukum dan mendapatkan pembelaan yang adil di hadapan pengadilan.
