Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy'ari, memberikan keterangan resmi dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai proses penyusunan regulasi internal lembaga tersebut. Fokus utama dari kesaksiannya adalah mengenai kronologi penerbitan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023.
Dalam persidangan tersebut, Hasyim menjelaskan secara terperinci bagaimana aturan mengenai pengecualian bukti kelulusan SMA bagi calon anggota legislatif dapat terbentuk. Penjelasan ini menjadi krusial karena berkaitan dengan syarat administrasi yang harus dipenuhi oleh para pendaftar dalam kontestasi politik.
Lebih lanjut, Hasyim memaparkan tahapan-tahapan pengambilan keputusan di internal KPU hingga akhirnya PKPU 19/2023 tersebut ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk menjawab keraguan atau gugatan yang masuk ke Mahkamah Konstitusi terkait validitas dan prosedur penetapan aturan pengecualian bukti kelulusan tersebut.
Keterangan dari mantan Ketua KPU ini diharapkan dapat memberikan kejelasan hukum bagi para pihak yang bersengketa, sekaligus memastikan bahwa proses administrasi pemilihan umum berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku di Indonesia. Sidang MK ini menjadi mekanisme kontrol untuk menguji apakah regulasi yang dikeluarkan oleh penyelenggara pemilu sudah selaras dengan konstitusi atau terdapat kekeliruan prosedur yang merugikan pihak tertentu.
