Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Budisatrio Djiwandono, menekankan pentingnya pemerintah daerah (pemda) dalam memanfaatkan berbagai peluang pembiayaan inovatif yang disediakan oleh pemerintah pusat. Menurutnya, ketergantungan pada anggaran konvensional perlu dikurangi agar pembangunan di daerah dapat berjalan lebih akseleratif dan efektif.
Budisatrio menjelaskan bahwa saat ini pemerintah pusat telah membuka akses bagi pemerintah daerah untuk menjajaki model pendanaan yang lebih variatif. Langkah ini diharapkan dapat membantu pemda dalam mendanai proyek-proyek strategis, terutama yang berkaitan dengan infrastruktur publik dan peningkatan layanan masyarakat, tanpa harus sepenuhnya mengandalkan Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Alokasi Khusus (DAK).
Lebih lanjut, ia menilai bahwa inovasi dalam pembiayaan ini merupakan solusi atas keterbatasan fiskal yang sering dihadapi oleh banyak daerah di Indonesia. Dengan mengadopsi mekanisme pembiayaan yang lebih fleksibel dan kreatif, pemerintah daerah diharapkan mampu menciptakan terobosan dalam pembangunan ekonomi lokal serta meningkatkan daya saing wilayahnya.
Fraksi Gerindra mendorong agar pemerintah pusat terus memberikan pendampingan dan regulasi yang jelas guna memastikan implementasi pembiayaan inovatif ini berjalan transparan dan akuntabel. Hal ini penting agar pemanfaatan dana tersebut benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan tidak membebani keuangan daerah dalam jangka panjang.
Secara umum, isu pembiayaan daerah menjadi topik krusial dalam sistem desentralisasi fiskal di Indonesia. Keterbatasan anggaran daerah seringkali menjadi hambatan utama dalam merealisasikan rencana pembangunan jangka menengah. Oleh karena itu, penguatan kemandirian fiskal melalui diversifikasi sumber pendanaan, seperti melalui kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) atau instrumen keuangan lainnya, menjadi agenda penting dalam mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh pelosok negeri.
