Gelar Sensus Ekonomi, BPS akan Buru Data Pelaku Olshop dan Pedagang Daring
JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) telah mengumumkan rencana untuk melaksanakan Sensus Ekonomi 2023 yang akan mulai dilaksanakan pada bulan September mendatang. Sensus ini bertujuan untuk mendapatkan data akurat mengenai pelaku usaha, terutama di sektor perdagangan daring (daring) dan toko online (olshop).
Dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, Kepala BPS, Margo Yuwono, menjelaskan pentingnya pengumpulan data terkini mengenai pelaku usaha di sektor digital yang semakin berkembang pesat. "Kami ingin memastikan bahwa semua pelaku usaha, termasuk yang beroperasi secara daring, terdaftar dan mendapatkan perhatian yang layak dalam kebijakan ekonomi nasional," tuturnya.
Fokus pada Olshop dan Pedagang Daring
Sensus Ekonomi kali ini akan memprioritaskan pengumpulan data mengenai olshop dan pedagang daring yang selama ini menjadi bagian penting dalam peta ekonomi Indonesia.
- Estimasi jumlah pelaku usaha daring yang terdaftar.
- Data mengenai jenis usaha, omset, jumlah karyawan, dan karakteristik lainnya.
- Trend perkembangan perdagangan daring selama pandemi dan pasca-pandemi.
"Data yang kami kumpulkan ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, khususnya dalam sektor perdagangan online yang terus berkembang," ungkap Margo.
Pelaksanaan Sensus dan Target
Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2023 dijadwalkan berlangsung dari 1 sampai 30 September 2023. BPS berencana untuk melibatkan ribuan petugas lapangan yang akan mendatangi pelaku usaha untuk mendapatkan data yang diperlukan.
Dalam kesempatan terpisah, Margo menekankan bahwa partisipasi dari para pelaku usaha sangat penting dan diharapkan mereka dapat memberikan data yang akurat. "Kami juga berharap masyarakat dapat mendukung program ini dengan memberikan informasi yang jujur dan tepat demi kemajuan ekonomi bersama," kata Margo.
Sensus ini diharapkan tidak hanya akan menghasilkan data yang relevan tetapi juga menjadi acuan untuk pengembangan kebijakan yang berkaitan dengan digitalisasi ekonomi di Indonesia.
