Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan saat ini masih menunggu pemberitahuan tertulis secara resmi dari pihak kepolisian. Hal ini berkaitan dengan penetapan status tersangka terhadap Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang.
Andi Sudirman menegaskan bahwa langkah koordinasi formal sangat diperlukan untuk memastikan kejelasan informasi dan dasar hukum yang kuat sebelum mengambil tindakan atau sikap lebih lanjut. Menurutnya, komunikasi resmi antarlembaga menjadi prosedur standar dalam menghadapi situasi hukum yang melibatkan kepala daerah di wilayahnya.
Sejauh ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memilih untuk bersikap hati-hati dan tidak terburu-buru dalam memberikan pernyataan mendalam sebelum surat resmi tersebut diterima. Langkah ini diambil guna menjaga profesionalitas serta memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil nantinya didasarkan pada fakta hukum yang valid dan telah dikonfirmasi oleh penyidik.
Kasus yang menyeret Bupati Gowa ini menjadi perhatian publik, mengingat posisi strategis jabatan tersebut dalam roda pemerintahan daerah. Namun, Gubernur menekankan bahwa proses hukum harus berjalan sesuai dengan koridor yang berlaku, sementara fungsi administrasi pemerintahan diharapkan tetap berjalan optimal meskipun terjadi dinamika hukum di tingkat pimpinan daerah.
Secara umum, penetapan status tersangka terhadap kepala daerah sering kali memicu diskusi mengenai tata kelola pemerintahan dan pengawasan internal di tingkat kabupaten/kota. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, status hukum seorang kepala daerah dapat berimplikasi pada mekanisme penunjukan penjabat sementara (Pj) guna memastikan pelayanan publik tidak terganggu apabila yang bersangkutan harus menjalani proses hukum yang menghambat pelaksanaan tugas harian.
