Mahkamah Konstitusi (MK) dijadwalkan akan menggelar sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terkait dugaan permasalahan ijazah Gibran Rakabuming Raka pada 30 September 2026 mendatang. Agenda persidangan ini menjadi sorotan setelah adanya permohonan yang diajukan oleh Denny Indrayana.
Dalam proses hukum tersebut, pemohon Denny Indrayana secara tegas meminta agar Gibran dihadirkan secara langsung dalam persidangan di gedung Mahkamah Konstitusi. Langkah ini diambil guna memberikan klarifikasi serta pembuktian lebih lanjut terkait isu ijazah yang menjadi inti dari gugatan tersebut.
Selain Gibran, pemohon juga menantikan kehadiran dua menteri dari kabinet Prabowo dalam rangkaian proses hukum ini. Kehadiran para pihak terkait dianggap krusial untuk memastikan transparansi dan akurasi data yang dipersidangkan di hadapan majelis hakim MK.
Persidangan ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum terkait validitas dokumen administrasi yang menjadi syarat pencalonan dalam Pilpres 2024. Pihak pemohon menilai bahwa kehadiran fisik para tergugat dan saksi kunci akan mempercepat proses pembuktian materiil dalam persidangan tersebut.
