Pengamat kebijakan publik, Bonatua Silalahi, secara resmi telah menyerahkan sejumlah bukti tambahan dalam proses persidangan gugatan terkait keabsahan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Penyerahan bukti tersebut dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu (30/9/2026).
Perkara ini terdaftar dengan nomor registrasi 395/Pdt.G/2026/PN Jkt.Pst. Fokus utama dari gugatan yang diajukan oleh Bonatua adalah mengenai validitas dokumen pendidikan mantan presiden tersebut. Dalam dalil gugatannya, penggugat menilai bahwa ijazah yang dimiliki oleh Joko Widodo tidak dilengkapi dengan proses legalisir yang sesuai dengan ketentuan atau prosedur yang berlaku.
Penyerahan bukti tambahan ini merupakan bagian dari tahapan pembuktian dalam persidangan perdata. Pihak penggugat berharap melalui tambahan dokumen tersebut, majelis hakim dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai dugaan ketidakabsahan dokumen yang dipermasalahkan. Proses hukum ini kini tengah berjalan untuk menguji fakta-fakta di persidangan guna menentukan apakah gugatan tersebut memiliki landasan hukum yang kuat atau tidak.
Perselisihan mengenai keabsahan dokumen akademik pejabat publik sering kali menjadi isu sensitif di Indonesia. Secara umum, ijazah merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh institusi pendidikan dan keabsahannya dapat diverifikasi melalui pangkalan data pendidikan tinggi atau melalui proses legalisir resmi dari instansi yang mengeluarkan dokumen tersebut guna mencegah terjadinya pemalsuan dokumen negara.
