Komisi XIII DPR RI bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) telah mencapai kesepakatan untuk membongkar fasilitas bangunan yang menyerupai apartemen di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cibinong. Langkah tegas ini diambil setelah ditemukan adanya fasilitas mewah yang tidak seharusnya tersedia bagi warga binaan di dalam lembaga pemasyarakatan.
Keputusan pembongkaran ini merupakan hasil koordinasi intensif antara legislatif dan eksekutif guna memastikan tidak ada perlakuan istimewa bagi narapidana tertentu. Fasilitas yang disebut-sebut sebagai 'apartemen' tersebut dinilai mencederai rasa keadilan dan melanggar prinsip kesetaraan dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia.
Kemenimipas menegaskan komitmennya untuk melakukan pembersihan menyeluruh terhadap segala bentuk fasilitas ilegal di lingkungan Lapas. Selain pembongkaran fisik, pemerintah juga akan melakukan evaluasi internal terhadap petugas yang bertanggung jawab atas pengawasan di Lapas Cibinong guna mengetahui bagaimana fasilitas mewah tersebut bisa terbangun tanpa terdeteksi sebelumnya.
Sementara itu, pihak Komisi XIII DPR RI menyatakan akan terus mengawal proses penertiban ini agar menjadi pelajaran bagi seluruh lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Pengawasan ketat akan ditingkatkan untuk mencegah terulangnya kasus serupa, di mana oknum petugas diduga bekerja sama dengan narapidana untuk menciptakan ruang hunian eksklusif yang menyimpang dari standar operasional prosedur (SOP).
Langkah penertiban ini diharapkan dapat mengembalikan fungsi Lapas sebagai tempat pembinaan dan rehabilitasi yang adil bagi seluruh warga binaan, tanpa memandang latar belakang ekonomi maupun status sosial mereka.
