Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya memberikan perhatian serius terhadap permasalahan keterlambatan pembayaran honorarium bagi para petugas Satuan Tugas (Satgas) Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Persoalan ini mencuat setelah adanya laporan mengenai hak-hak para relawan yang belum terbayarkan tepat waktu.
Anggota DPRD Palangka Raya menegaskan bahwa para petugas lapangan telah bekerja keras dalam upaya mitigasi dan penanganan kebakaran hutan di wilayah tersebut. Oleh karena itu, keterlambatan pembayaran honor dianggap sebagai masalah yang harus segera diselesaikan agar tidak menurunkan semangat dan kinerja para petugas di lapangan.
Menanggapi situasi tersebut, pihak legislatif meminta pemerintah kota untuk memberikan penjelasan secara rinci dan transparan mengenai kondisi anggaran yang dialokasikan untuk Satgas Karhutla. DPRD mendesak agar dilakukan evaluasi terhadap mekanisme pencairan dana agar hak-hak para relawan dapat segera direalisasikan tanpa penundaan lebih lanjut.
Kejelasan mengenai sumber anggaran dan alur birokrasi pembayaran menjadi poin utama yang dituntut oleh anggota dewan. Mereka berharap pemerintah daerah dapat mengambil langkah cepat dan tepat dalam mengatasi kendala administratif yang menghambat penyaluran honor tersebut, mengingat risiko tinggi yang dihadapi para petugas saat memadamkan api di lapangan.
Kebakaran hutan dan lahan merupakan masalah tahunan yang kronis di wilayah Kalimantan Tengah, termasuk Palangka Raya. Fenomena ini biasanya dipicu oleh kombinasi antara musim kemarau yang ekstrem, kondisi lahan gambut yang mudah terbakar, serta aktivitas pembukaan lahan dengan cara membakar. Dampaknya tidak hanya merusak ekosistem hutan, tetapi juga menyebabkan polusi asap lintas batas yang mengganggu kesehatan masyarakat dan melumpuhkan aktivitas ekonomi serta transportasi udara.
