Dalam rangka memperingati hari jadi yang pertama, Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) mengambil langkah strategis dengan mengusulkan perubahan regulasi pemilihan umum. Sekretaris Jenderal Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, menyatakan bahwa pihaknya akan menyerahkan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Kepemiluan versi GKSR kepada pemerintah serta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Ferry menegaskan bahwa proses penyerahan dokumen RUU tersebut direncanakan akan berlangsung dalam waktu dekat. Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen GKSR dalam mengawal kedaulatan suara rakyat agar sistem kepemiluan di Indonesia dapat berjalan lebih demokratis dan transparan.
Usulan RUU ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi legislator dan pemerintah dalam menyempurnakan aturan main pemilu di masa mendatang. Dengan adanya masukan dari elemen masyarakat melalui GKSR, diharapkan tercipta regulasi yang lebih mampu mengakomodasi aspirasi publik serta meminimalisir potensi permasalahan dalam penyelenggaraan pesta demokrasi.
Secara umum, RUU Kepemiluan sering kali menjadi topik hangat menjelang siklus pemilihan umum di Indonesia. Penataan ulang regulasi pemilu biasanya mencakup berbagai isu krusial, mulai dari ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold), sistem pemilihan anggota legislatif, hingga mekanisme pengawasan suara untuk mencegah kecurangan. Upaya sinkronisasi berbagai undang-undang pemilu menjadi satu kodifikasi RUU Kepemiluan dinilai penting untuk menghindari tumpang tindih aturan dan memberikan kepastian hukum bagi peserta pemilu maupun pemilih.
