Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melalui Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS), Mashudi, memberikan keterangan terkait hasil pemeriksaan sementara atas dugaan adanya fasilitas mewah di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Berdasarkan laporan dari tim investigasi internal, ditemukan sejumlah poin permasalahan yang menjadi sorotan. Pemeriksaan ini dilakukan sebagai respons atas laporan mengenai kondisi fasilitas di dalam lapas yang diduga tidak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) pemasyarakatan, khususnya terkait pemberian hak istimewa atau fasilitas mewah bagi narapidana tertentu.
Dirjen PAS menegaskan bahwa pihaknya tengah mendalami temuan-temuan tersebut untuk memastikan apakah terdapat pelanggaran disiplin atau penyalahgunaan wewenang oleh oknum petugas di Lapas Cibinong. Investigasi ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi pemasyarakatan yang seharusnya menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kesetaraan bagi seluruh warga binaan tanpa terkecuali.
Langkah tegas akan diambil apabila terbukti ada oknum yang memfasilitasi pemberian kemewahan tersebut. Pemerintah berkomitmen untuk melakukan pembenahan menyeluruh di lingkungan lapas guna menghapus praktik-praktik menyimpang yang mencederai integritas institusi pemasyarakatan di Indonesia.
Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia secara umum memiliki tantangan besar terkait masalah kelebihan kapasitas (overcapacity). Kondisi ini seringkali menjadi celah terjadinya berbagai permasalahan manajemen internal, mulai dari masalah keamanan hingga potensi praktik pungutan liar atau pemberian fasilitas khusus bagi narapidana yang memiliki kemampuan finansial lebih, yang kemudian menjadi perhatian serius pemerintah dalam upaya reformasi birokrasi di sektor hukum dan HAM.
