Wacana mengenai pencopotan Purbaya tengah menjadi sorotan dan masih dalam tahap pembahasan intensif. Menanggapi situasi tersebut, pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie memberikan pandangannya bahwa polemik ini tidak dapat dilihat semata-mata dari kacamata hukum formal.
Menurut Jimly, dinamika yang terjadi saat ini lebih condong pada ranah politik dan pertimbangan strategis dibandingkan dengan pelanggaran aturan hukum tertentu. Oleh karena itu, penyelesaian atau keputusan akhir terkait posisi Purbaya kemungkinan besar akan lebih dipengaruhi oleh diskresi kepemimpinan dan kebutuhan organisasi daripada proses litigasi atau pembuktian hukum.
Di sisi lain, perspektif berbeda datang dari jurnalis senior Bambang Harymurti. Ia menilai bahwa fenomena perombakan atau penggantian posisi dalam struktur kekuasaan merupakan bagian dari manajemen kepemimpinan. Bagi Harymurti, langkah-langkah seperti ini sering kali berkaitan dengan upaya penyegaran organisasi serta strategi dalam mengelola kekuasaan agar tetap efektif dalam mencapai target yang telah ditetapkan.
Dengan demikian, isu pencopotan ini menjadi diskursus yang mempertemukan dua sudut pandang: satu dari sisi tata kelola hukum dan politik, dan satu lagi dari sisi manajemen kepemimpinan. Keduanya sepakat bahwa keputusan akhir berada pada wewenang pengambil kebijakan tertinggi yang mempertimbangkan berbagai aspek stabilitas dan efisiensi kerja.
