Kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Firdaus Oiwobo, memberikan kritik tajam terkait aksi inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cibinong. Menurut Oiwobo, tindakan yang dilakukan oleh lembaga pengawas pelayanan publik tersebut dianggap telah melampaui batas kewenangan yang seharusnya.
Firdaus menilai bahwa prosedur sidak yang dijalankan oleh Ombudsman dalam peristiwa tersebut cenderung tidak tepat sasaran dan terlihat seperti mengambil alih peran aparat penegak hukum. Ia mengibaratkan tindakan Ombudsman tersebut telah 'offside' karena dianggap terlalu jauh masuk ke dalam ranah teknis operasional yang bukan menjadi domain utama lembaga pengawas tersebut.
Lebih lanjut, Oiwobo menekankan bahwa tindakan semacam ini berisiko memicu terjadinya tumpang tindih tugas antarlembaga negara. Menurutnya, setiap instansi memiliki batas wewenang dan protokol kerja yang jelas guna menjaga efektivitas pengawasan tanpa mengganggu stabilitas manajemen internal di lembaga pemasyarakatan.
Kritik ini muncul sebagai bentuk peringatan agar lembaga pengawas tetap berpegang pada koridor regulasi yang berlaku dalam menjalankan fungsi kontrolnya. Hal ini penting agar koordinasi antarinstansi pemerintah tetap berjalan harmonis dan tidak menimbulkan kegaduhan administratif dalam tata kelola pelayanan publik di Indonesia.
Ombudsman Republik Indonesia sendiri merupakan lembaga negara independen yang memiliki mandat untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang dilakukan oleh instansi pemerintah maupun badan hukum swasta yang menggunakan dana negara. Fokus utama lembaga ini adalah memastikan bahwa hak-hak masyarakat sebagai pengguna layanan publik terpenuhi dan meminimalisir terjadinya maladministrasi dalam birokrasi pemerintahan.
