Komunitas Angkutan Ojek Online (KAJOL) Indonesia secara terbuka menyatakan penolakannya terhadap rencana formalisasi hubungan kerja bagi para pengemudi ojek online (ojol). Wacana yang mengarah pada perubahan status hubungan kerja antara pengemudi dengan perusahaan aplikasi ini dinilai tidak sejalan dengan aspirasi para mitra di lapangan.
Menurut keterangan dari pihak KAJOL, model kemitraan yang saat ini berjalan dianggap lebih memberikan fleksibilitas bagi para pengemudi dalam mengatur waktu kerja mereka sendiri. Formalisasi hubungan kerja dikhawatirkan akan mengubah pola kerja menjadi lebih kaku dan terikat pada aturan perusahaan yang ketat, sehingga menghilangkan esensi dari kemitraan yang selama ini dijalani.
Selain masalah fleksibilitas, kekhawatiran muncul terkait potensi penerapan standar kerja yang mungkin justru membatasi ruang gerak pengemudi. KAJOL menekankan bahwa yang dibutuhkan saat ini bukanlah perubahan status hubungan kerja menjadi karyawan formal, melainkan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan hukum yang lebih nyata bagi para mitra pengemudi dalam ekosistem ekonomi berbagi.
Penolakan ini menjadi sinyal bagi pemerintah dan perusahaan penyedia aplikasi untuk lebih teliti dalam merumuskan regulasi terkait transportasi online. Para pengemudi berharap adanya dialog terbuka yang melibatkan perwakilan komunitas guna mencari solusi atas berbagai kendala yang dihadapi di lapangan tanpa harus mengorbankan kebebasan waktu kerja yang selama ini menjadi daya tarik utama profesi ojek online.
Fenomena ojek online di Indonesia telah mengubah lanskap transportasi perkotaan secara signifikan sejak kemunculannya beberapa tahun lalu. Sebagai bagian dari ekonomi gig (gig economy), model kerja kemitraan memungkinkan individu bekerja secara independen tanpa terikat kontrak kerja permanen. Namun, model ini juga sering memicu perdebatan berkepanjangan mengenai hak-hak pekerja, jaminan sosial, serta standar upah minimum yang belum terakomodasi sepenuhnya dalam regulasi ketenagakerjaan konvensional.
