Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia secara resmi menetapkan PT CNI dan seorang mantan pejabat di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait komoditas nikel.
Berdasarkan hasil penyelidikan intensif yang dilakukan oleh tim penyidik, kedua pihak tersebut diduga terlibat dalam praktik lancung yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam jumlah yang sangat signifikan. Nilai kerugian negara dalam kasus korupsi nikel ini diperkirakan mencapai Rp401 miliar.
Proses penetapan tersangka ini merupakan bagian dari komitmen Kejagung untuk mengusut tuntas segala bentuk penyelewengan di sektor sumber daya alam, khususnya pertambangan nikel yang menjadi salah satu komoditas strategis nasional. Pihak berwenang saat ini tengah mendalami kronologi lengkap mengenai bagaimana modus operandi korupsi tersebut dilakukan, termasuk aliran dana yang mengalir kepada para tersangka.
Kejagung menegaskan bahwa tindakan tegas akan diambil terhadap seluruh pihak yang terbukti melakukan manipulasi atau penyalahgunaan wewenang yang merugikan negara, tanpa memandang jabatan atau posisi yang pernah diemban oleh pelaku.
Sektor pertambangan nikel di Indonesia saat ini menjadi perhatian dunia karena perannya yang sangat krusial sebagai bahan baku utama pembuatan baterai kendaraan listrik (EV). Sebagai pemilik cadangan nikel terbesar di dunia, Indonesia terus berupaya meningkatkan hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi, namun tantangan besar berupa tata kelola administrasi dan risiko korupsi masih menjadi kendala utama yang kerap ditemukan dalam pengelolaan sumber daya alam tersebut.
