Sejumlah relawan pendukung Gibran Rakabuming Raka mengungkapkan rasa kecewa dan kegeraman mereka terhadap sikap partai-partai politik yang tergabung dalam koalisi pemerintahan. Kekecewaan ini muncul menyusul dinamika hukum dan politik yang tengah bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK).
Para relawan menilai bahwa partai koalisi cenderung mengambil posisi aman dan tidak menunjukkan solidaritas yang kuat dalam menghadapi tekanan politik saat ini. Mereka merasa telah memberikan dukungan penuh dan berkorban banyak dalam mengawal agenda politik, namun justru merasa ditinggalkan ketika situasi menjadi kritis.
Kritik keras ini muncul karena relawan merasa ada ketimpangan beban kerja dan risiko. Di satu sisi, para relawan di akar rumput merasa harus 'pasang badan' menghadapi berbagai serangan dan tudingan, sementara di sisi lain, para elite partai politik dianggap terlalu berhati-hati dan enggan mengambil risiko politik yang nyata untuk membela posisi koalisi.
Kekecewaan ini mencerminkan adanya keretakan komunikasi antara basis massa pendukung dengan struktur partai politik. Para relawan berharap adanya sikap yang lebih tegas dan konsisten dari partai koalisi agar tercipta sinergi yang kuat dalam menghadapi berbagai tantangan hukum maupun politik di masa mendatang.
Mahkamah Konstitusi sendiri merupakan lembaga tinggi negara yang memiliki kewenangan utama dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 serta memutus sengketa hasil pemilihan umum. Putusan MK bersifat final dan mengikat, sehingga setiap proses hukum yang berlangsung di lembaga ini selalu menjadi pusat perhatian publik dan memiliki dampak signifikan terhadap stabilitas politik nasional serta legitimasi pemerintahan yang sedang berjalan.
