Sejumlah pengemudi kendaraan towing dan truk logistik di Surabaya, Jawa Timur, melakukan aksi penyampaian aspirasi sebagai bentuk protes terhadap kendala akses pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Para sopir mengeluhkan sistem barcode yang digunakan untuk memverifikasi pembelian BBM, yang menurut mereka terblokir secara tiba-tiba.
Kondisi ini dinilai sangat menghambat aktivitas operasional para pengemudi, mengingat kendaraan logistik dan towing sangat bergantung pada ketersediaan bahan bakar untuk menjalankan distribusi barang dan jasa. Pemblokiran barcode yang terjadi secara mendadak membuat mereka kesulitan mendapatkan hak akses BBM bersubsidi di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Menanggapi keluhan tersebut, pihak Pertamina menyatakan bahwa mereka tidak tinggal diam dan telah mengambil langkah koordinasi. Pertamina kini tengah melakukan pembahasan mendalam dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk mencari solusi atas permasalahan teknis maupun administratif yang menyebabkan terblokirnya barcode para sopir tersebut.
Langkah koordinasi ini diharapkan dapat memberikan kepastian bagi para pelaku usaha transportasi logistik agar proses distribusi barang tidak terganggu. Pertamina berkomitmen untuk memastikan bahwa penyaluran BBM bersubsidi tetap tepat sasaran namun tetap memberikan kemudahan akses bagi pengguna yang telah terdaftar secara resmi dalam sistem verifikasi.
Sistem barcode merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mengontrol distribusi BBM bersubsidi agar tidak terjadi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak. Pengawasan ketat melalui digitalisasi ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan stok BBM bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan, meskipun dalam implementasinya terkadang masih ditemukan kendala teknis yang berdampak pada pengguna di lapangan.
