Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, memberikan peringatan keras kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) agar tidak terjebak dalam pola kerja rutin yang monoton. Hal ini disampaikan di tengah masifnya penggunaan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) yang kini mulai merambah berbagai sektor kehidupan, termasuk administrasi pemerintahan.
Tomsi menekankan bahwa perkembangan teknologi AI harus dipandang sebagai peluang untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Menurutnya, jika ASN hanya mengandalkan rutinitas tanpa adanya inovasi, maka peran mereka akan mudah tergantikan oleh sistem otomatisasi. Oleh karena itu, transformasi pola pikir menjadi hal yang mendesak agar pelayanan publik menjadi lebih dinamis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Lebih lanjut, Kemendagri mendorong para abdi negara untuk mulai mempelajari dan mengintegrasikan alat bantu AI dalam tugas keseharian mereka. Penggunaan AI diharapkan dapat memangkas birokrasi yang berbelit-belit serta mempercepat proses pengolahan data dan pengambilan keputusan. Namun, Tomsi juga mengingatkan bahwa AI hanyalah alat pendukung; kreativitas, empati, dan pertimbangan etis tetap menjadi domain manusia yang tidak bisa digantikan oleh mesin.
Dengan mengadopsi teknologi terbaru, ASN diharapkan mampu bergeser dari sekadar pelaksana tugas administratif menjadi analis dan inovator yang mampu memberikan solusi konkret bagi permasalahan di lapangan. Upaya ini sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang mengedepankan efisiensi kerja dan orientasi pada hasil akhir yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Sebagai informasi, transformasi digital dalam pemerintahan Indonesia merupakan bagian dari agenda besar menuju Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Upaya ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan transparan melalui integrasi teknologi informasi di seluruh instansi pemerintah, guna mempermudah akses layanan publik bagi seluruh warga negara.
