Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan penegasan terkait peran masyarakat maupun petugas lapangan yang bertindak sebagai agen Perlindungan Sosial (Perlinsos). Pemerintah menekankan bahwa seluruh keterlibatan individu dalam membantu proses distribusi bantuan sosial tersebut bersifat sukarela.
Kemendagri mengingatkan bahwa posisi agen Perlinsos bukanlah jabatan yang memberikan hak untuk menarik biaya dari penerima manfaat. Oleh karena itu, segala bentuk bantuan sosial yang disalurkan oleh pemerintah harus diterima oleh masyarakat tanpa adanya potongan atau pungutan dalam bentuk apa pun.
Langkah penegasan ini diambil untuk memastikan bahwa bantuan sosial sampai kepada tangan yang berhak secara utuh. Pemerintah berkomitmen untuk menjaga integritas penyaluran bantuan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh oknum petugas di lapangan yang memanfaatkan posisi mereka untuk keuntungan pribadi.
Lebih lanjut, masyarakat diimbau untuk melaporkan apabila menemukan adanya indikasi pungutan liar dalam proses penyaluran bansos. Transparansi dan pengawasan ketat menjadi kunci utama agar program perlindungan sosial dapat berjalan efektif dan tepat sasaran, sehingga mampu meringankan beban ekonomi masyarakat yang membutuhkan.
Program bantuan sosial merupakan instrumen penting pemerintah Indonesia dalam menekan angka kemiskinan dan memberikan jaring pengaman sosial bagi kelompok rentan. Melalui berbagai skema bantuan, pemerintah berupaya meningkatkan taraf hidup masyarakat serta memastikan kebutuhan dasar seperti pangan dan kesehatan dapat terpenuhi di seluruh wilayah Indonesia.
