Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memberikan teguran keras kepada pihak asuransi PT Perusahaan Penjaminan Asuransi Indonesia (PdanI) akibat tertundanya proses pengangkatan bangkai kapal KM Virgo. Penundaan ini dinilai menghambat upaya pembersihan jalur pelayaran dan penanganan dampak kecelakaan laut tersebut.
Kemenhub menekankan bahwa pengangkatan puing-puing kapal yang tenggelam merupakan prioritas utama guna memastikan keselamatan navigasi kapal lain yang melintas di area tersebut. Keterlambatan dalam proses evakuasi dikhawatirkan dapat menimbulkan risiko kecelakaan laut baru jika bangkai kapal tidak segera dipindahkan dari posisi saat ini.
Dalam tegurannya, pemerintah meminta pihak asuransi PdanI untuk segera mengambil langkah konkret dan mempercepat koordinasi dengan pihak terkait agar proses pengangkatan bangkai KM Virgo dapat segera dilaksanakan. Kemenhub menegaskan bahwa komitmen terhadap keselamatan pelayaran tidak boleh terabaikan oleh kendala administratif maupun teknis yang terjadi di tingkat penjamin asuransi.
Kasus ini menjadi sorotan karena menyangkut tanggung jawab pembersihan area bencana laut yang seharusnya dilakukan secara cepat dan efisien. Pemerintah berharap adanya percepatan penanganan agar aktivitas ekonomi dan transportasi laut di wilayah terdampak dapat kembali normal sepenuhnya tanpa ada kekhawatiran akan gangguan navigasi.
Secara umum, pengangkatan bangkai kapal (wreck removal) adalah prosedur standar dalam manajemen keselamatan maritim untuk mencegah bahaya navigasi. Di Indonesia, regulasi mengenai keselamatan pelayaran diatur ketat untuk meminimalisir risiko tabrakan atau kandasnya kapal lain akibat adanya objek asing di jalur pelayaran, di mana perusahaan asuransi biasanya berperan dalam membiayai proses evakuasi tersebut melalui polis asuransi yang berlaku.
