Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengungkapkan bahwa ketersediaan alat elektrokardiogram (EKG) di berbagai Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) saat ini masih tergolong terbatas. Padahal, alat medis ini memiliki peran krusial dalam melakukan deteksi dini terhadap gangguan irama jantung dan risiko serangan jantung pada masyarakat di tingkat layanan primer.
Keterbatasan perangkat EKG di Puskesmas dinilai menjadi tantangan dalam upaya percepatan penanganan kasus kardiovaskular. Dengan ketersediaan alat yang belum merata, proses skrining awal terhadap pasien yang mengalami keluhan jantung seringkali terhambat, sehingga pasien harus dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih besar meskipun gejala awalnya bisa teridentifikasi lebih cepat jika alat tersedia di Puskesmas.
Kemenkes menekankan pentingnya pemerataan distribusi alat kesehatan untuk menekan angka kematian akibat penyakit jantung. EKG merupakan prosedur non-invasif yang relatif sederhana namun memberikan data akurat mengenai aktivitas listrik jantung. Jika Puskesmas mampu melakukan pemeriksaan EKG secara mandiri, maka sistem rujukan akan menjadi lebih efektif karena pasien yang benar-benar membutuhkan penanganan spesialis dapat segera diidentifikasi dan dikirim ke rumah sakit.
Upaya peningkatan fasilitas kesehatan primer ini diharapkan dapat menurunkan beban kerja rumah sakit tipe A dan B, sekaligus meningkatkan angka harapan hidup pasien jantung melalui intervensi medis yang lebih cepat. Kemenkes berkomitmen untuk terus memantau dan melengkapi kebutuhan alat kesehatan di Puskesmas guna mewujudkan transformasi layanan kesehatan primer yang lebih berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.
Penyakit jantung koroner dan gagal jantung merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Upaya penguatan layanan kesehatan primer melalui penyediaan alat diagnostik dasar seperti EKG menjadi bagian dari strategi nasional untuk menurunkan beban penyakit tidak menular (PTM) yang cenderung meningkat seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat modern.
