Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) menekankan pentingnya peningkatan pemahaman mengenai pengelolaan keuangan di lingkungan pondok pesantren. Langkah ini dipandang sebagai bagian strategis dari agenda besar pemerintah dalam memberdayakan masyarakat di berbagai lapisan.
Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu, Abdul Haris, mengungkapkan bahwa santri perlu dibekali dengan literasi keuangan yang mumpuni. Menurutnya, penguatan kapasitas finansial di pesantren bukan sekadar soal pengelolaan uang, melainkan bentuk pemberdayaan agar komunitas pesantren dapat lebih mandiri dan berdaya saing secara ekonomi.
Upaya ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi para santri dan pengelola pesantren dalam mengelola sumber daya ekonomi yang mereka miliki. Dengan pemahaman keuangan yang lebih baik, pesantren diharapkan mampu mengoptimalkan potensi ekonomi lokal dan menciptakan ekosistem keuangan yang lebih sehat serta berkelanjutan.
Kemenko PM menilai bahwa pesantren memiliki peran sentral dalam struktur sosial masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, mengintegrasikan edukasi keuangan ke dalam lingkungan pendidikan berbasis agama dianggap sebagai langkah tepat untuk memastikan bahwa kemajuan ekonomi dapat dirasakan hingga ke tingkat akar rumput, termasuk di wilayah-wilayah tertinggal dan daerah tertentu.
