Kementerian Hukum (Kemenkum) menegaskan pentingnya penguatan implementasi hukum humaniter internasional (HHI) sebagai langkah preventif. Menurut Kemenkum, upaya memperkokoh kerangka hukum ini tidak seharusnya dilakukan hanya saat konflik bersenjata sudah pecah, melainkan harus dipersiapkan jauh sebelumnya.
Langkah proaktif dalam memperkuat HHI dinilai krusial untuk meminimalisir dampak kemanusiaan yang timbul akibat peperangan. Dengan adanya pemahaman dan penerapan aturan yang jelas sejak dini, diharapkan perlindungan terhadap warga sipil serta pihak-pihak yang tidak terlibat dalam pertempuran dapat lebih terjamin ketika situasi krisis benar-benar terjadi.
Kemenkum juga menyoroti bahwa kesiapsiagaan hukum merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan legal negara dalam menjaga martabat manusia. Penguatan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari edukasi mengenai aturan perang hingga sinkronisasi regulasi nasional dengan standar internasional yang berlaku.
Melalui penguatan HHI, diharapkan tercipta sistem peringatan dan pencegahan yang lebih efektif. Kemenkum percaya bahwa investasi pada penguatan hukum saat masa damai akan menjadi instrumen vital dalam menekan angka korban jiwa dan kerusakan infrastruktur sipil jika terjadi eskalasi konflik di masa depan.
Hukum humaniter internasional, atau yang sering dikenal sebagai hukum perang, merupakan sekumpulan aturan yang bertujuan untuk membatasi efek dari konflik bersenjata. Fokus utamanya adalah melindungi orang-orang yang tidak ikut serta dalam permusuhan, seperti warga sipil, tenaga medis, dan tawanan perang. Aturan ini sebagian besar tertuang dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahannya, yang menjadi standar global dalam menjaga kemanusiaan di tengah situasi perang.
