Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Nusa Tenggara Barat (NTB) menekankan bahwa proses perencanaan yang komprehensif merupakan kunci utama dalam menciptakan produk hukum daerah yang berkualitas. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan pendalaman materi terkait pembentukan peraturan daerah yang diselenggarakan di Aula Rinjani pada Selasa (29/9).
Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagi para penyusun peraturan perundang-undangan di tingkat daerah. Fokus utama dari pertemuan ini adalah bagaimana menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang tidak hanya memenuhi aspek formalitas administratif, tetapi juga memiliki substansi yang kuat dan dapat diimplementasikan secara efektif di masyarakat.
Dalam pemaparannya, pihak Kemenkumham NTB menjelaskan bahwa tahapan perencanaan merupakan fondasi awal yang sangat krusial. Jika perencanaan dilakukan dengan teliti dan melalui analisis yang tajam terhadap kebutuhan masyarakat serta sinkronisasi dengan peraturan yang lebih tinggi, maka risiko terjadinya tumpang tindih aturan atau pembatalan produk hukum di masa depan dapat diminimalisir.
Lebih lanjut, pendalaman materi ini diharapkan mampu meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang terlibat dalam proses legislasi daerah. Dengan pemahaman yang mumpuni mengenai teknik penyusunan peraturan, pemerintah daerah diharapkan dapat menghasilkan regulasi yang responsif terhadap dinamika pembangunan di wilayah Nusa Tenggara Barat, sekaligus tetap berpegang teguh pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Secara umum, pembentukan peraturan daerah di Indonesia harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah. Proses ini melibatkan berbagai tahapan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, hingga pengundangan. Sinergi antara pemerintah daerah dan Kementerian Hukum dan HAM menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan daerah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di tingkat nasional.
