Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menekankan pentingnya penerapan perspektif gender dalam menangani berbagai kasus yang terjadi di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Langkah ini dinilai krusial guna memastikan bahwa setiap proses penanganan hukum maupun pendampingan korban dilakukan dengan pemahaman mendalam terhadap ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan.
KemenPPPA mendorong agar seluruh pihak terkait, mulai dari aparat penegak hukum hingga pemerintah daerah, tidak hanya melihat kasus dari sisi prosedural semata, tetapi juga mempertimbangkan dampak psikologis dan sosial yang spesifik dialami oleh perempuan. Hal ini bertujuan agar hak-hak perempuan dapat terpenuhi secara maksimal dan proses pemulihan korban dapat berjalan lebih efektif.
Selain itu, penguatan koordinasi antarlembaga di tingkat daerah menjadi poin penting yang disoroti. Sinergi antara dinas terkait dan lembaga perlindungan anak serta perempuan diharapkan mampu menciptakan sistem pendukung yang lebih responsif. Dengan pendekatan yang berbasis gender, diharapkan tidak ada lagi stigma negatif yang menyudutkan korban dalam proses pencarian keadilan.
Kementerian menegaskan bahwa perlindungan terhadap perempuan merupakan bagian dari komitmen negara dalam menjamin hak asasi manusia. Oleh karena itu, penanganan kasus di Kabupaten OKI diharapkan dapat menjadi model bagi daerah lain dalam mengimplementasikan kebijakan yang inklusif dan berpihak pada kelompok rentan, sehingga rasa aman dan keadilan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi.
Secara umum, perspektif gender dalam penegakan hukum di Indonesia terus diperkuat melalui berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Pendekatan ini bertujuan untuk menghapus diskriminasi sistemik yang sering kali membuat korban perempuan mengalami viktimisasi sekunder saat melaporkan kasusnya. Penguatan peran lembaga seperti UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) di berbagai kabupaten/kota menjadi pilar utama dalam memberikan layanan terpadu bagi korban kekerasan di tingkat lokal.
